KelahiranPeraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 sebagai konsekuensi peraturan yang muncul di era otonomi daerah. Peraturan daerah ini dengan mengacu kepada Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sisitem Pendidikan Nasional yang pada pokoknya adalah menjamin kesempatan Pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi pemerintahdi daerah. Tuntutan ini dimaksudkan untuk merealisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang lebih memberikan keleluasaan pengaturan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara langsung berpengaruh terhadap penataan sumber-sumber keuangan baik di pusat dan di daerah. Bagaimanapelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? Jawaban 13 orang merasa terbantu Yulindra0203 Otonomi daerah sesungguhnya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Peningkatanotonomi, termasuk hak untuk mengadopsi hukum berdasarkan sistem hukum lokal (tradisional) di Kaledonia Baru. Dalam konteks Indonesia, dasar hukum desentralisasi di Indonesia adalah UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 (sekarang UU No. 32 dan 33 Tahun 2004), yang juga secara dinamis mengalami perubahan di tahun 2014. Dibawah ini adalah penjelasan singkat. 1. Orde Lama (1945 - 1966) Orde lama adalah masa jabatan kepemimpinan politik di Indonesia dari proklamasi hingga pengunduran diri Bung Karno sebagai presiden. Saat ini, Indonesia masih seumur jagung. Struktur politik dan implementasi pemerintahannya tidak dapat digambarkan sebagai stabil. Otonomidaerah ialah hak, kewenangan, kekuasaan, dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerah dan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke itu tadi tabel yang menjelaskan tentang dasar hukum, tugas dan wewenang lembaga negara Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Bank Indonesia. Semoga bermanfaat buat sobat semuanya, salam sobat kekinian :V LandasanHukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia ; Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Bersamaan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah yang jatuh pada akhir April 2023, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian turut menyelenggarakan acara diskusi bertemakan "Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah". Lewat acara tersebut, pihaknya berharap, dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai otonomi daerah, serta mengoptimalkan pelaksanaannya. PU8p.